Strategic Thinking for Better Spatial Plan toward Sustainable Development

Regional development with a territorial approach try to reduce the development errors in the past, so it will be created a system of development that is integrated by encouraging various forms of spatial linkages such as, physical interactions networks, social, economic, technology and administration. Unfortunately, the tendency showed that the preparation of Spatial Plans only to serve as a reference in drafting local regulations, determining the location of each development sector, preparation of regional and sector budget, setting and controlling development through a mechanism permitting and land use reform. Spatial planning approach more refers to determination of land suitability without paying fully attention to the environmental aspects in a real sense.

Evidence show that the community involvement since the beginning of spatial planning process in line with the evaluation of the appropriateness of potential technical and local solutions to environmental problems were increasing the legitimacy of the decisions and reduce the level of conflict in spatial planning utilization. Giving them what the strategic thinking approach intent to have raised the awareness and behavioral change by the community about how they are dealing with environment. The strategic thinking approach have changed the spatial planning manner not only just a land suitability analysis but it also make the community learn about their environmental problems in which they have to faces and change their behavior on how to deal with the environment.

Key-words       policy, spatial planning, community empowerment, strategic thinking


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sekilas Sejarah Kerajaan Melayu di Dharmasraya

Image
Disarikan Oleh Frinaldi, ST., M.Sc frinaldi@ymail.com ; frinaldi24120@alumni.itc.nl Very little is known about the history of Dharmasraya, which apparently played an important role during the time when the Malayu kingdom adapted to the changing geopolitical circumstances and became more focused in exploiting the resources of the interior. In fact there are three locations that played major roles in the MALAYU KINGDOM of ADITYAWARMAN were (1) SUROASO , the capital in the Minangkabau highlands, (2) DHARMASRAYA , the main reloading point where the natural resources from the surrounding areas where collected, and (3) MUARA JAMBI and/or other ports in the Muara Sabak / Koto Kandis region along the Kuala Niur, the navigable branch of the lower Batang Hari, which formed the gateway to international trade. ( The Tanjung Tanah Code Of Law - The Oldest Extant Malay Manuscript, Ulrich Kozok, Ph.D.; St Catherine’s College and The University Press; Cambridge - 2004) Ka
Read more

Kerajaan Melayu Dharmasraya dalam Manuskrip Tanjung Tanah

Image
Disarikan Oleh Frinaldi, ST., M.Sc frinaldi@ymail.com ; frinaldi24120@alumni.itc.nl Salah satu bukti sejarah tertulis yang ditemukan tentang sejarah Kerajaan Melayu di Dharmasraya adalah sebuah tulisan yang ditulis di media kertas yang dibuat dari kulit pohon Mulberry (Broussonetia papyrifera Vent.), yang dikenal dengan dluwang. Manuskrip ini ditemukan di Desa Tanjung Tanah oleh Petrus Voorhoeve yang mengunjungi Sumatra tepatnya di Kabupaten Kerinci pada bulan April dan Juli 1941 sehingga disebut juga dengan Manuskrip Tanjung Tanah. Nama Dharmasraya terdapat dalam manuskrip ini, yang merupakan tempat dimana Patung AMOGHAPASA yang dikirim oleh raja Jawa pada tahun 1208 Saka (1286 M). Manuskrip Tanjung Tanah Berukuran 10 x 15 cm yang terdiri dari 17 lembar dan ditulis pada kedua sisinya serta diman setiap halaman berisi tujuh baris tulisan dan tidak dijilid serta tidak memiliki cover dan ditulis dengan tinta hitam. Transliterasi terhadap manuskrip dibuat oleh Phil
Read more

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN DHARMASRAYA

Sebagaimana tujuan dasar dilaksanakannya pemekaran beberapa Kabupaten dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kabupaten Dharmasraya sebagai kabupaten baru jelas mempunyai keterbatasan terutama dari segi dana, SDM dan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut dapat dimahami bahwa tidak seluruh tuntutan dan aspirasi masyarakat yang dapat dipenuhi untuk saat ini. Salah satu dari sekian banyak aspirasi yang berkembang dan menjadi isu sentral di masyarakat adalah terkait Penetapan Pusat Pemerintahan / Perkantoran Kabupaten yang Representatif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 1. Pengantar Keberadaan Pusat Pemerintah / Perkantoran Kabupaten yang Representatif diharapkan mampu mewujudkan tujuan dasar terbentuknya Kabupaten Dharmasraya serta dalam upaya percepata
Read more